Mudik Lebaran Dinilai Belum Ramah Difabel

Inisiator Mudik Ramah Anak dan Disabilitas (MRAD) Cucu Saidah mengungkapkan, hingga saat ini para difabel masih kesulitan mudik ke daerahnya masing-masing ketika lebaran.

Dia menceritakan, kesulitan itu muncul karena minimnya akses transportasi publik yang ramah bagi penyandang disabilitas, salah satunya pada kereta api.

“Sebetulnya kalau idealnya itu transportasi publik yang ada, kereta api itu harus aksesible. Karena kita kan mau pakai gak hanya pas mudik aja,” ungkap Cucu di Aula Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Sabtu (2/6/2018).

Cucu menerangkan bentuk transportasi ideal yang dapat memenuhi hak bagi kaum difabel. Salah satunya bagi mereka yang harus bepergian menggunakan kursi roda.

“Misalnya pengguna kursi roda itu bisa masuk tanpa ada hambatan. Masuk ke gerbongnya, di dalam gerbong ada ruang yang lega untuk penumpang yang menggunakan kursi roda. Kemudian di dalamnya ada toilet yang aksesibel,” ujar dia.

Sebagai penyandang disabilitas, Cucu yang merasakan sulitnya akses bagi kaum difabel untuk bepergian itu pun membuat aksi Mudik Ramah Anak dan Disabilitas (MRAD) sebagai bentuk advokasi terhadap kalangan difabel.

“Supaya kita ingin ada perubahan sebetulnya di transportasi publik. Sebenarnya disini adalah advokasi kita ingin ada kereta api yang aksesible,” ucap Cucu.

Selain dari sisi transportasi publik, Cucu juga menuturkan, masih kurangnya aksesibilitas pada fasilitas umum bagi kalangan difabel. Seperti halnya pada rumah ibadah dan toilet umum.

“Kalau pun ada di rest area, 1-2, itu pun dikunci. Yang pegang kunci entah dimana. Kalau kita kaitkan dengan Pancasila sila kedua dan kelima, ini mana? Toilet publik jadi persoalan. Masih banyak yang belum terpikirkan sampai di situ,” tutur Cucu.

Cucu mengaku, telah sering melakukan komunikasi dengan pemerintah untuk menguraikan persoalan yang dihadapi oleh kalangan difabel itu.

Cucu pun menyebutkan, Kementerian Sosial bukanlah satu-satunya lembaga yang seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan kesetaraan bagi kaum difabel.

Menurut dia, masih ada 3 lembaga lainnya yakni, Kementerian PU PR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Kesehatan.

“Sudah sangat sering. Kita sering lewat medsos juga. Ya empat (lembaga) itu yang paling krusial sebetulnya karena mereka berkaitan dengan fasilitas publik. Kalau fasilitas publiknya tidak aksesibel bagaimana kita bisa produktif?” ujar dia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *